Aspek Hukum Dalam Bisnis

A. Pengertian Hukum

            Ada berbagai macam pengertian hukum menurut parah ahli, akan tetapi hukum mempunyai inti dari arti itu. Hukum ialah suatu himpunan peraturan yang berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib di dalam suatu masyarakat dan yang seharusnya ditaati oleh semua anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan juga sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum

B. Hukum Ekonomi

            Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi setiap kebutuhan. Hukum Ekonomi ini dapat di bedakan menjadi 2, yaitu :

1.      Hukum ekonomi dalam pembangunan, yang berarti meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara – cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional.

2.      Hukum ekonomi dalam social, adalah yang menyangkut pengaturan di dalam pemikiran hukum yang mengenai cara – cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan sesuai hak asasi manusia.

Hukum ekonomi ini juga mempunyai arti yang berarti suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari – hari di dalam masyarakat. Contoh hukum ekonomi :

-          Jika harga sembako atau bahan – bahan pokok naik maka harga – harga barang yang lainnya pun biasanya akan ikut naik

-          Saat terjadi musim buah tertentu, barang akan menjadi  semangkin banyak, akan tetapi permintaan masih berjalan secara normal. Hal ini tentu akan menyebabkan harga barang tersebut menjadi turun.

                                                                    

C. Tujuan Hukum

            Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur Ilmu Hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori, yaitu :

·         Teori etis

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya ethica dan Rhetorika, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

·         Teori Utilitis

Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation”. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.

·         Teori Campuran

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis.

D. Sumber – sumber hukum

            Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika di langgar mengakitbatkan sanksi tegas dan nyata. Sumber terjadinya hukum ada 2 yaitu

1.      Sumber hukum materil : tempat dari mana materi hukum itu di ambil, jadi merupakan faktor pembantu perbentukan hukum, dapat di tinjau dari berbagai sudut.

2.      Sumber hukum formil : sumber hukum ini mempunyai 5 hal, yaitu :

- UU (statute)

- Kebiasaan (custom)

- Keputusan hakim (jurisprudentie)

- Trakta

- Pendapat sarjana hukum (doktrin)

                  

1. UU ( Undang - Undang ) ada 2 yaitu :

            - UU formil adalah keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara            pembuatannya UU di buat oleh presiden dan DPR

            - UU materil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk

2. Kebiasaan ( custom )

     Kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dan berulang. Sehingga merupakan pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, dan normal/perilaku yang di ulang yang mnimbulkan kesadaran bahwa perbuatan itu baik.

Kebiasaan/adat/custom akan menimbulkan hukum jika UU menunjukkan pada kebiasaan untuk di berlakukan. Pasal 15 AB: kebiasaan tidak menimbulkan hukum, kecuali jika UU menunjuk pada kebiasaan untuk di berlakukan kebiasaan dapat menjadi sumber hukum.

3. Keputusan Hakim ( presedent)

            Keputusan hakim adalah suatu putusan hakim ( pengadilan ) yang mengikuti / mendasarkan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Ada 3 penyebab ( alasan ) seorang hakim mengikuti 2 putusan hakim yang lain.

·         Psikologis : seorang hakim mengikuti putusan hakim lainnya kedudukannya lebih tinggi, karena hakim adalah pengawas hakim di bawahnya. Putusan hakim yang lebih tinggi yang mempunyai kewenangan karena di anggap lebih berpengalaman.

·         Praktisi : mengikuti 2 putusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Karena jika putusannya beda dengan hakim yang lebih tinggi maka pihak yang di kalahkan akan melakukan banding/kasasi kepada hakim yang pernah member putusan dalam perkara yang sama agar perkara di beri putusan sama dengan putusan sebelumnya

·         Sudah adil, tepat dan patut sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu

4. Traktat

            Traktat adalah perjanjian yang di adakan oleh 2 negara / lebih

            a) Negara : bilateral

            b) Lebih dari 2 negara : multilateral

            c) Perjanjian terbuka / kolektif : perjanjian multilateral yang member kesempatan Negara                    lain yang tidak ikut mengadakan perjanjian untuk menjadi pihak.

            Perjanjian antar Negara di bedakan menjadi “treaty” dan “agreement treaty”

Treaty adalah keharusan yang di sampaikan kepada parlement untuk mendapat persetujuan sebelum diratifikasi presiden / kepala Negara. Agreement merupakan perjanjian dengan menteri – menteri lain yang hanya disampingkan kepada perlement / DPR untuk di ketahui setelah di sahkan kepala Negara.

5. Doktrin ( pendapat sarjana hukum )

            Doktri menjadi sumber hukum karena UU perjanjian internasional dan putusan pengadilan tidak member jawaban hukum sehingga di carilah pendapat ahli hukum.

E. Kodifikasi Hukum
Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara :

1. Hukum tertulis (Statute Law = Written Law) yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-perundangan.
2. Hukum Tidak Tertulis (unstatutery Law = Unwritten Law ) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan).

Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan, dan yang belum dikodifikasikan.
Jelas bahwa unsur-unsur kodifikasi ialah
a)      Jenis-jenis hukum tertentu (misalnya hukum perdata)
b)      Sistematis
c)      Lengkap
Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis adalah untuk memperoleh

1.      Kepastian hukum

2.      Penyerdehanaan hukum

3.      Kesatuan hukum

F. Pengertian Norma atau Kaidah

            Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat. Dengan demikian norma dan kaidah tersebut berisi perintah atau larangan , setiap orang hendaknya mentaati norma atau kaidah itu agar kehidupan dapat tenteram dan damai. hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah dan kaidah itu bermacam macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. karena kaidah itu berisi perintah maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum.

G. Subjek Hukum

                 Pada dasarnya subjek hukum dapat dibedakan atas:
a. Orang
b. Badan hukum Objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat dahulu sebelumnya.diperoleh manusia memerlukan “pengorbanan”. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Setiap manusia, baik warga negara maupun prang asing adalah subjek hukum.
Jadi dapat dikatakan, bahwa setiap manusia adalah subjek hukum sejak is dilahirkan sampai meninggal dunia.
            Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak¬ha knya, a kan teta pi dalam hukum, tidak sem ua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

a)    Orang yang belum dewasa.

 b)    Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros.

 c)    Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).
            Selain manusia sebagai subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim.Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

·         Badan hukum publik, seperti Negara, provinsi, dan kabupaten

·         Badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas ( PT ), yayasan dan koperasi

H. Objek Hukum      

            Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam bahasa hukum, objek hukum dapatjuga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau dimiliki subyek hukum. Misalnya, Andi meminjamkan buku kepada Budi. Di sini, yang menjadi objek hukum dalam hubungan hukum antara Andi dan Budi adalah buku. Buku menjadi objek hukum dari hak yang dimiliki Andi.
            Objek hukum dapat berupa benda, baik benda yang bergerak, (misalnya mobil dan hewan) maupun benda tidak bergerak (misalnya tanah dan bangunan). Di samping itu, objek hukum dapat berupa benda berwujud (misalnya tanah, bangunan, dan mobil) maupun benda tidak berwujud (misalnya hak cipta, hak merek, dan hak paten).Jenis objek hukum yaitu berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan). Berikut ini penjelasannya :
1. Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen)
Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud. Yang meliputi :
Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan
b. Benda tidak bergerak
2. Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)
Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.